I. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  3. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2004 ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

 

II. PROSES SELEKSI CPNS

Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB  setelah memperjatikan pendapat Menteri Keuangan dan Pertimbangan Teknis Kepala BKN.  Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan  sebagai berikut  :

1. Perencanaan

Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS.

Perencanaan pengadaan PNS meliputi :

  1. Penjadwalan pengadaan PNS;
  2. Perhitungan Biaya;
  3. Prasarana dan sarana pengadaan PNS;
  4. Pengadaan PNS hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan antara lain:
    • Pegawai pelimpahan/penarikan dari Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.
    • Siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.
    • Tenaga medis dan paramedis yang selesai melaksanakan masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap.
    • Guru dan Tenaga Teknis lainnya yang sangat diperlukan oleh satuan kerja/SKPD

 

2. Pengumuman Lowongan

Panitia seleksi nasional pengadaan PNS mengumumkan lowongan jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat.  Setiap kegiatan pengadaan PNS untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan/atau bentuk lainnya  yang mungkin digunakan sehingga pengadaan PNS  dapat diketahui umum. Pengumuman lowongan dilaksanakan paling singkat  15 (lima belas) hari kalender.

Pengumuman lowongan  tersebut paling sedikit memuat  :

  1. Nama jabatan;
  2. Jumlah lowongan jabatan (formasi yang tersedia);
  3. Unit Kerja penempatan;
  4. Kualifikasi pendidikan;
  5. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  6. Jadwal tahapan seleksi; dan
  7. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

 

3. Pelamaran

Setiap warna negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut  :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melamar;
  3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih .
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
  5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
  7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyatan jabatan;
  8. Berkelakukan baik (dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakukan Baik dibuat oleh Kepolisian setempat).
  9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dibuat oleh Dokter).
  10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
  11. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian.
  12. Batas usia sebagaimana tersebut pada angka 2) dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu yang ditetapkan Presiden.

Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.

Dalam surat lamaran harus dilampirkan:

  1. Foto copy STTB/Ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  2. Kartu Tanda Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
  3. Pas foto.

 

4. Seleksi / Penyaringan

Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu  :

  1. Seleksi administrasi, yaitu seleksi yang dilakukan untuk mencocokan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan pelamar.
  2. Seleksi Komptensi Dasar(SKD), yaitu seleksi yang dilakukan untuk menilai kesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Standar Kompetensi Dasar PNS tersebut  meliputi tes karakteristuk pribadi, tes  intelengian umum dan tes wawasan kebangsaan
  3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yaitu seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian anatara kompetsnsi bidang sesuai demngan kebutuhan jabatan.

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PNS dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologi, dan/atau kesehatan jiwa  dalam pelaksanaan selewksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah.

 

5. Pengumuman Hasil Seleksi
  1. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima. Panitia Seleksi Instansi wajib mengumumkan hasil seleksi adminitrasi secara terbuka, dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi admimnistrasi.
  2. Pelamar yang yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) yang dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.
  3. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kemampuan dasar (SKD) apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.
  4. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikutu seleksi kompetensi bidang (SKB) yang dilaksanakan oleh panitia n instansi pengadaan PNS.
  5. Hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada Panselnas Pengadaan PNS kemudian Panselnas Pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi  berdasarkan integrasi dari hasil  seleksi kompetensi dasar (SKD)  dan hasil  seleksi kompetensi bidang (SKB).
  6. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil selsksi akhir dari panitia seleksi nasional.

 

6. Pengangkatan CPNS dan Masa Percobaan CPNS
a. Pengangkatan sebagai CPNS

Pelamar  yang dinyatakan lulus seleksi oleh PPK diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari BKN / Kantor Regional BKN.

Kelengkapan persyaratan/administrasi yang harus dilengkapi dalam pengangkatan sebagai CPNS  adalah sebagai berikut  :

  1. Surat lamaran ditulis tangan sendiri menggunakan huruf cetak dengan TINTA WARNA HITAM (Boxy/sejenisnya) di atas kertas double folio bergaris tanpa materai dan dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan, ditujukan kepada Kepala Daerah dp. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.
  2. Foto copy sah semua Ijazah/STTB dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang serta memperlihatkan semua Ijazah/STTB aslinya.
  3. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (disediakan panitia).
  4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.
  5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat beserta foto copy yang telah dilegalisir.
  6. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah beserta foto copy yang telah dilegalisir.
  7. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah beserta foto copy yang telah dilegalisir.
  8. Kartu Pencari Kerja (AK.1) dari Dinas Tenaga Kerja beserta foto copy yang telah dilegalisir.
  9. Mengisi Surat Pernyataan (disediakan panitia) yang dibubuhi materai Rp. 6.000,- berisi tentang:
    • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/anggota Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta;
    • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri/Prajurit TNI/Anggota Polri.
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
    • Tidak menjadi anggota dan / atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis.

 

b. Masa Percobaan Calon PNS
  1. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Masa percobaan tersebut merupakan masa prajabatan yang  dilaksanakan melalui proses pendidikan dan latihan.
  2. Proses pendidikan dan pelatihan bagi CPNS dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, senmanagt dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi
  3. Pendidikan dan pelatihan (prajabatan) tersebut hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
  4. CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu,
  5. Masa percobaan tersebut dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS

 

c. Pengangkatan menjadi PNS

Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil  harus memenuhi persyaratan  :

  1. Lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
  2. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji / Tim Penguji Kesehatan tersendiri.
  3. Telah menjalani masa percobaan sebagai CPNS (sekurang-kurangnya 1 tahun).
  4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (SKP atau Sasaran Kerja Pegawai) sekurang-kurangnya bernilai Baik.
  5. CPNS yang tidak memenuhi syarat seperti tersebut di atas diberhentikan sebagai Calon PNS.