I. DASAR HUKUM

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
  3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
  4. Keputusan Kepala Daerah tentang Penunjukan dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Untuk Atas Nama Kepala Daerah Menandatangani Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, Antar Kabupaten/Kota, Dari Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi, dan Dari Provinsi ke Daerah Kabupaten/kota di Lingkungan Provinsi Daerah;

 

II. TAHAPAN MUTASI PNS ANTAR-PROVINSI

  1. Berkas masuk di Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu
  2. Diterima BKD untuk diteliti berkasnya
  3. Bila seluruh syarat telah terpenuhi, disarankan segera ditindak lanjuti ke BKN Pusat/ Kantor Regional VIII BKN untuk mendapatkan persetujuan teknis
  4. Setelah keluar persetujuan teknis dari BKN/ Kantor Regional VIII BKN;
  5. diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk penerbitan SK Mutasi bagi mutasi antar provinsi
  6. diterbitkan SK mutasinya oleh Kepala Daerah bagi mutasi antar kabupaten/ kota

 

III. KELENGKAPAN BERKAS MUTASI

  1. Surat Persetujuan menerima dari instansi penerima
  2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari Instansi penerima
  3. Surat persetujuan melepas dari Instansi asal
  4. Surat Permohonan yang bersangkutan
  5. Fotocopy sah SK CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat Terakhir
  6. Fotocopy sah Ijazah terakhir yang dihargai
  7. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh Kepala BKD/ BKPP/ BKPSDM Instansi asal
  8. Surat pernyataan tidak sedang tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh Kepala BKD/ BKPP/ BKPSDM Instansi asal
  9. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Instansi asal
  10. Fotocopy Sah SKP 2 Tahun terakhir

 

IV. ALUR PROSES MUTASI PNS ANTAR KABUPATEN/KOTA 

 

V. ALUR PROSES MUTASI PNS ANTAR-PROVINSI DAN INSTANSI VERTIKAL MASUK KE KABUPATEN/KOTA 

 

VI. ALUR PROSES MUTASI PNS KABUPATEN/KOTA KE KABUPATEN/KOTA/ PROVINSI LAIN DAN INSTANSI VERTIKAL